Masyarakat Kurang Minat Dengan Motor Listrik Yang Dapat Subsidi Pemerintah Rp 7 Juta
Ketua Dewan Direksi (KSP) sekaligus Presiden Persatuan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko mengatakan sepeda motor listrik memang murah tapi bukan yang diinginkan masyarakat. Salah satu alasannya, penjual masih khawatir uang Rp 7 juta dari pemerintah akan lama dilunasi. “Bagi pengusaha, masalahnya, terutama penjual, masalahnya adalah jika saya ingin membeli mobil listrik dengan sistem ini, maka akan ada pengembalian uang, jika pengembalian dana diterapkan pada tubuh, akan ada ide yang berkembang”, dikatakan. Moeldoko dan Forum Ekonomi Hijau, Dapurpacu, Senin (22/5/2023).
“Apakah refund akan dibebankan tahun ini, kemarin kita ada rapat yang diketuai oleh Pak Luhut bahwa refund bisa jadi bisa juga tidak, kalau bisa satu bulan atau dua bulan kenapa harus satu tahun. Semua ini sedang diselidiki,” tambahnya. Moeldoko mengatakan hanya 108 unit sepeda motor listrik yang terjual dari 200.000 unit. Dia mengatakan, perlu ada kajian subsidi untuk sepeda motor listrik. Menurut Moeldoko, alasan kedua karena banyak masyarakat yang belum mengetahui program bantuan pemerintah. Kemudian, kedua, karena aplikasi Sisapira, situs web informasi memiliki Rs.
“Ketiga, ini belum menjadi jamuan umum. Kami belum membicarakannya di mana pun. Jadi, masih bingung. Saya masih menunggu, menunggu dan melihat semuanya,” jelas Moeldoko. Salah satu syarat penerima hibah antara lain penerima KUR, penerima bantuan produksi usaha kecil (BUPM), penerima upah dan penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA. Untuk mengetahui apakah pelanggan memenuhi persyaratan, akan dilakukan pengecekan NIK di website Sisipira.
Harga sepeda motor listrik dengan subsidi kini mulai Rp. 9,4 juta menjadi Rp. 42,9 juta. Menurut pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, syarat mendapatkan subsidi sepeda motor listrik tidak sesuai dengan target pemerintah yang diharapkan dapat mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik.
Yannes mengamati bahwa situasi ini membuat pemerintah menyuruh kelas untuk membeli sepeda motor listrik baru. “Terlihat paradoks. Awalnya, program bantuan ini untuk mendorong masyarakat beralih ke sepeda motor listrik dan mendorong perkembangan industri kendaraan listrik di Indonesia, namun untuk bantuan hanya untuk pelanggan listrik 450 sampai 900 VA yaitu miskin,” kata Jannes. “Jadi logikanya, masyarakat miskinlah yang terdorong untuk membeli sepeda motor listrik,” pungkas Yannes.
Pada akhirnya, Moeldoko berharap investasi sepeda motor listrik dapat dimanfaatkan dengan baik. Pihaknya ingin mereka yang memenuhi standar memiliki akses sepeda motor listrik dengan cepat. “Pokoknya kalau mau dimudahkan masyarakat, kenapa harus susah. Itulah intinya. Biar program subsidi pemerintah untuk 200.000 sepeda motor bisa terlaksana sepenuhnya,” lanjutnya.
