Heboh Sebuah Mobil Berpelat Dinas Porli Tak Mau Membayar Tol

Di jejaring sosial, video viral mobil dengan plat polisi menolak membayar. Kabarnya, kejadian ini terjadi di gardu tol Krukut 3. Banyak yang bertanya, apakah mobil polisi bebas masuk tol?
Dalam rekaman video, pria yang merekam mengatakan bahwa mobil tersebut memiliki plat yang tidak mau dibayar oleh polisi. “Kami tidak mau bayar piring.. Kami tidak mau bayar piring, itu pemerintah. Apakah saya harus membayar? Nih bos plat polisi” kata petugas. Sebuah mobil dengan plat nomor polisi membunyikan sirene. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya gerbang tol terbuka dan sebuah mobil berplat polisi pun melaju.

Lantas, apakah mobil polisi bebas menggunakan jalan tol? Menurut Jusuf Hamka, pemilik tujuh ruas jalan, termasuk jalan Depok-Antasari (Desari), polisi dan tentara masih membayar tol jalan. Katakanlah, semua orang membayar. Jika sepeda tidak membayar, mesin keamanan akan ikut. Hanya saja, jika mobil tersebut memiliki nomor polisi, nomor militer, Anda harus membayar. Tapi mobil (yang dikemudikan) selalu membayar, hanya pengemudi (sepeda motor) yang tidak. Misalnya Land Cruiser itu dikemudikan, bukan dibayar (mobil Land Cruiser selalu dibayar),” kata Jusuf Hamka kepada Dapurpacu, Rabu (24/5/2023).

Jusuf Hamka mengatakan, untuk banyak proyek pemerintah, diberikan kartu khusus untuk akses jalan. Misalnya, untuk badan intelijen, seringkali ada kartu khusus yang memberi mereka akses ke lalu lintas. “Untuk pihak yang berwajib misalnya intelejen kepolisian atau apapun itu biasanya kita kasih kartu khusus. Kodim, Polres, kita sediakan peta khusus untuk mereka gunakan. Kalau untuk sektor dinas intelijen, kami ingin mereka untuk urusan pemerintahan. Jadi seperti kartu pegawai,” kata Jusuf Hamka.

“Makanya tidak ada undang-undang pemerintah yang harus dimasukkan. Jika kami untuk dinas pemerintah, dinas intelijen, ini adalah dinas untuk menangkap orang, kami akan memberikannya, untuk departemen detektif. Tapi bukan berarti mereka memakai plat polisi, mereka bisa datang dan pergi sesuka mereka, itu tidak boleh. Membayar (kalau bukan untuk kepentingan pemerintah),” kata Jusuf Hamka.