Polemik Pertalite dan Pertamax Oplosan: Solusi Transparansi untuk Memulihkan Kepercayaan Publik

Kisruh yang terjadi terkait dugaan pencampuran Pertalite menjadi Pertamax oplosan, yang melibatkan Pertamina, telah memunculkan kontroversi besar dan menggambarkan sebuah krisis kepercayaan publik. Pada satu sisi, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa mereka tidak pernah melakukan pencampuran bahan bakar (BBM) RON 90 menjadi RON 92. Semua produk yang diterima dari kilang dan impor telah memenuhi standar yang ditetapkan, dengan penambahan warna dan zat aditif tanpa mengubah nilai oktan bahan bakar tersebut.

Menurut Pelaksana Tugas Harian (Pth) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo, aditif yang ditambahkan pada Pertamax atau RON 92 bertujuan untuk meningkatkan performa bahan bakar. Ega juga menjelaskan bahwa Pertamina menggunakan sistem kontrol kualitas, seperti teknologi Electronic Test Report Internal Pertamina (ELTRO), untuk memastikan bahwa BBM yang dihasilkan tetap sesuai dengan spesifikasi.

“Tidak benar bahwa Pertamax adalah produk oplosan, karena kami tidak melakukan hal itu,” tegas Ega berulang kali.

Ega juga menambahkan bahwa terminal penyimpanan Pertamina Patra Niaga tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk blending produk gasoline. Hanya ada fasilitas untuk menambahkan aditif dan pewarna. Selain itu, pengoplosan BBM juga mustahil dilakukan karena Pertamina Patra Niaga serta badan usaha lainnya berada di bawah pengawasan pemerintah, baik dari segi distribusi maupun kualitas. Setiap produk BBM juga rutin diperiksa oleh pihak independen.

Namun, di sisi lain, Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah tersangka dalam dugaan korupsi terkait pengelolaan minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Patra Niaga untuk periode 2018 hingga 2023. Kasus ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun (pada 2023), yang kemungkinan akan terus meningkat, dengan perkiraan total kerugian mencapai Rp968,5 triliun.

Meski Pertamina menyangkal adanya praktik pencampuran, masyarakat kini bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Polemik ini tidak hanya berfokus pada dugaan oplosan Pertamax, namun jauh lebih besar, yakni terkait tata kelola energi Indonesia yang sejauh mana dapat menjamin pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Kepercayaan publik tidak bisa didapatkan hanya dengan pernyataan, tetapi harus melalui transparansi, sistem yang kuat, dan pengawasan independen. Karena itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak agar kualitas BBM yang beredar di masyarakat diperiksa kembali secara transparan.

YLKI, melalui Ketua Pengurus Harian Tulus Abadi, meminta agar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM memeriksa ulang kualitas BBM yang beredar di pasaran dan mengungkapkan hasilnya secara terbuka. Hal ini mencerminkan rasa tidak puas masyarakat terhadap jaminan yang diberikan oleh Pertamina dan mengindikasikan adanya keraguan yang perlu dijawab dengan fakta yang lebih terbuka.

Jika kualitas bahan bakar yang dikonsumsi masyarakat dipertanyakan, hal ini tidak hanya berdampak pada teknis, tetapi juga ekonomi dan lingkungan. Kendaraan yang menggunakan BBM di bawah standar bisa mengalami kerusakan lebih cepat, meningkatkan biaya perawatan, serta menurunkan daya tahan mesin. Dampaknya bisa meluas pada daya beli dan produktivitas masyarakat, serta berisiko mengganggu stabilitas pasar energi.

Pada akhirnya, ketidakpercayaan terhadap penyedia energi nasional bisa memicu konsumen untuk beralih ke pemasok swasta atau BBM impor, meskipun dengan harga yang lebih tinggi. Jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini dapat merugikan industri energi nasional dan mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan.

Meski begitu, setelah mendengarkan penjelasan rinci dari Pertamina Patra Niaga pada Rabu, 26 Februari 2025, Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi meyakini bahwa ada mispersepsi soal istilah “blending”. Blending, menurutnya, bukanlah pengoplosan, melainkan penambahan kualitas dan performa BBM.

Jika penjelasan ini benar, maka langkah konkret perlu diambil untuk meredam polemik ini, salah satunya dengan melakukan audit terbuka terkait kualitas BBM yang beredar. Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, sebaiknya membentuk tim independen untuk melakukan audit dan mempublikasikan hasilnya secara berkala, agar masyarakat dapat mengakses informasi yang transparan dan akurat.

Pengawasan kualitas BBM di Indonesia perlu mengalami reformasi besar agar lebih transparan dan akuntabel. Teknologi seperti ELTRO telah memberikan fondasi yang baik, namun perlu ditingkatkan untuk memastikan kualitas BBM tetap terjaga dan mencegah kecurangan dalam rantai distribusi.

Di samping pengawasan teknologi dan partisipasi masyarakat, pemerintah dan aparat hukum juga perlu memperketat kontrol terhadap rantai distribusi BBM, dengan melakukan pengawasan mendadak dan sanksi tegas bagi pelaku penyimpangan.

Peningkatan standar produksi BBM domestik melalui investasi dalam teknologi kilang yang lebih modern juga menjadi langkah yang krusial. Dengan demikian, Indonesia dapat menghasilkan BBM berkualitas lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Pada akhirnya, masalah ini bukan hanya soal apakah Pertamina mencampur BBM atau tidak, atau kerugian negara yang besar, tetapi tentang bagaimana memastikan bahwa energi yang digunakan masyarakat benar-benar sesuai standar. Untuk itu, transparansi, pengawasan, dan inovasi teknologi menjadi pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem distribusi energi nasional.

Pemerintah, Kementerian ESDM, dan lembaga terkait harus bertindak cepat, memastikan bahwa regulasi dan pengawasan berjalan dengan lebih efektif. Kejaksaan Agung yang tengah menangani dugaan pencampuran BBM juga harus menjalankan proses hukum dengan penuh transparansi agar publik memahami bahwa semua langkah diambil berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

Krisis kepercayaan ini seharusnya menjadi momen penting untuk memperbaiki sistem pengelolaan energi Indonesia. Kepercayaan publik adalah aset yang tak ternilai, dan harus dipulihkan dengan tindakan nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.