Motor Listrik Terbaru Keluaran Polytron Yang Mendapat Subsidi Pemerintah

Pembeli motor listrik subsidi pemerintah akan bungkam. Polytron percaya akan hal ini, dan saat ini hanya sejumlah besar data pelanggan yang lolos verifikasi sebagai penerima. “Sejauh ini kami baru mengisi 31 nama,” kata Direktur Komersial Polytron, Tekno Wibowo. Salah satu kendalanya adalah waktu tunggu hingga 1,5 bulan. Dia mengatakan, penjual enggan menggunakan dana talangan karena takut membayar utang atau cicilan lebih awal.

“Verifikasi dilakukan oleh Surveyor Indonesia melalui alat Sicipira binaan Kemenperin. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kami sebagai produsen untuk memastikan bahwa produk sepeda motor mereka dapat diakses (syarat subsidi). Dari sisi penjual, masuk dan pastikan lulus approval sebagai seller bisa akses Sicipira,” jelas Tekno. Tekno menjelaskan, “Sebagai bagian dari kesepakatan, ada pembatasan penarikan dana bantuan sebelum pemerintah mengembalikannya dari Himbara.”

Persyaratan penerima hibah antara lain penerima KUR (Kredit Rakyat), penerima Bantuan Produksi Usaha Mikro (BUPM), penerima subsidi upah, dan penerima subsidi bantuan pekerjaan. listrik hingga 900 VA. Untuk mengetahui apakah pelanggan memenuhi persyaratan, akan dilakukan pengecekan NIK di website Sisipira. Dadang, salah seorang warga tertarik dengan program subsidi Rp 7 juta untuk sepeda motor listrik yang ditawarkan pemerintah. Ia mengunjungi salah satu showroom sepeda motor listrik peraih penghargaan di Cikupa, Provinsi Tangerang.

“Waktu saya ke sana, kabarnya ada 10 peminat yang mengirimkan datanya sekitar sebulan, tapi masih belum dapat konfirmasi, malah butuh 1,5 bulan,” kata Dadang. Dadang mengatakan, untuk mengikuti program membantu mengendarai sepeda motor listrik, tidak cukup hanya dengan memiliki KTP saja. Ia mengatakan akan menyiapkan uang jaminan sebesar Rp 1 juta. Namun, meski Anda mendaftarkan DP, data tersebut bisa saja tidak memenuhi persyaratan untuk menerima penawaran sepeda motor listrik.

“Untuk DP 1 juta, kalau CAC (diterima) bisa terus menawarkan tahap selanjutnya. Jika tidak memiliki DP sebesar Rp. 1 juta, biaya administrasi Rp. 100.000. Berapa lama sisa Rp 900.000 kembali ke kami, saya tidak akan tanya,” imbuhnya. Dadang kemudian batal menawarkan sepeda motor listrik di acara tersebut. Dia mengatakan bahwa verifikasi data satu setengah bulan terlalu lama. Namun, Tekno menyebut ada alasan berbeda yang menginginkan DP membeli sepeda motor listrik bersubsidi. “Siapapun yang ingin mengajukan cek NIK menurut proses ini, jumlahnya banyak. Oleh karena itu, kami cek dengan cara ini bahwa hanya mereka yang memenuhi kriteria dan berniat membeli mesin bersertifikat tersebut,” ujarnya.