Kendaraan Listrik Tesla Akan Diluncurkan Tahun Ini, Di Malaysia

Ekonom dan Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah harus lebih fokus pada kebijakan pertanahan. Menurutnya, pemerintah tidak boleh berbangga hanya karena Indonesia memiliki banyak sumber daya, seperti nikel. “Bukan berarti kita punya nikel, jadi pengusaha memilih membangun pabrik mobil listrik di Indonesia,” kata Bhima kepada Tempo, Kamis malam, 13 Juli 2023.

Investor, kata Bhima, seringkali ingin memilih negara dengan produktivitas tinggi untuk dijadikan basis produksi. Selain itu, lokasinya dekat dengan pasar. “Sekarang (pasar mobil listrik) masih di China, Skandinavia, Eropa, Amerika. Jadi mereka lebih tertarik membangun (pabrik) di India, China atau Vietnam,” kata Bhima.

Bhima juga mengatakan, dalam pembuatan mobil listrik, nikel bukanlah bahan yang paling mahal. “Yang paling mahal itu inovasi, teknologinya,” ujarnya. Artinya, lanjut Bhima, pemerintah jangan hanya terpaku pada program larangan ekspor. Namun, penting untuk memperhatikan dan bersiap untuk hal-hal baru dalam teknologi.

Toh, kata dia, pelarangan ekspor barang tidak akan menyelesaikan masalah. Misalnya, terkait kebijakan larangan ekspor gas yang baru-baru ini dibahas pemerintah. Menteri Kelautan Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rencana ini beberapa kali. Ia mengatakan akan merekomendasikan penangguhan ekspor kepada Presiden Jokowi.

Luhut mengatakan gas alam akan diolah menjadi petrokimia. Seiring dengan dukungan tersebut, pemerintah akan merevisi sistem harga gas dari $6 per MMBTU menjadi $5 per MMBTU.  Bhima menilai, langkah baru ini belum tentu berdampak positif bagi perekonomian nasional. Ia mengatakan, yang tertunda adalah kasus di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Butuh waktu yang lama. Dan banyak kasus Indonesia yang hilang, seperti kasus nikel. Kita bisa mengulang kejadian yang sama,” kata Bhima. Sebaliknya, gas bumi melalui sistem pembekuan ekspor tidak menjamin pengurangan gas industri. “Karena proses pertukaran gas selalu bermasalah. Ini yang membuat harga gas industri mahal,” kata Bhima.

Baca Juga:  Suzuki Baru Serahkan Grand Vitara ke Pembeli Awal Juni, Kenapa?

Artinya, pelarangan ekspor gas bumi tanpa memperbaiki proses bisnis tidak akan menyelesaikan masalah ini. Pekerjaan perakitan mobil Hyundai di PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, Sukamukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 11 Juli 2023. PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia meningkatkan produksinya empat kali lipat dibanding tahun lalu. Presiden kantor pusat ASEAN Hyundai Motor, Young Tack Lee, mengatakan pabrik Hyundai di Indonesia hanya memproduksi 250 unit mobil listrik per bulan pada tahun lalu. Ini karena semikonduktor terbatas. TEMPO/Tony Hartawan

Selain itu, Bhima mencatat banyak bisnis yang menggunakan gas bumi, seperti industri pupuk, mulai beralih dan mencari alternatif gas yang lebih bersih. Akibatnya, investasi berubah menjadi amonia murni. “Jadi siapa yang akan menggunakan gas ini jika dilarang ekspor? Ini harus diperhitungkan,” kata Bhima.