Aturan Angkutan Online Direvisi, Grab Ajukan Keberatan

Aturan Angkutan Online Direvisi, Grab Ajukan Keberatan

JAKARTA (DP) – Kementerian Perhubungan Republik Indonesia baru-baru ini melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Nomor 32 tahun 2016, yang kali ini bersifat membatasi operasi angkutan (ojek dan taksi) berbasis aplikasi online. Revisi ini mendapat tanggapan dari Grab.

Revisi tersebut oleh Menteri Perhubungan Budi Karya disebut bertujuan melindungi angkutan konvensional dan agar tidak tergusur oleh angkutan online. Grab sebagai salah satu penyedia layanan angkutan online merasa keberatan dengan peraturan ini.

Melalui pernyataan tertulis kepada media, Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata menyampaikan setidaknya ada tiga poin perubahan yang akan memberatkan pihak penyedia angkutan online.

“Pertama, intervensi yang dilakukan pemerintah dalam hal penetapan harga akan memaksa pelanggan untuk membayar lebih dari yang mereka butuhkan. Kami yakin bahwa penetapan harga yang fleksibel menjawab kebutuhan pasar dan merupakan pendekatan yang paling efisien,” tulis pernyataan yang dilayangkan hari Jumat (17/3).

“Kedua, penetapan kuota kendaraan mengarah pada monopoli dan membatasi jumlah konsumen yang dapat menikmati layanan seperti layanan Grab. Lebih jauh lagi, pembatasan ini akan mempengaruhi kesejahteraan ratusan ribu mitra pengemudi dan keluarganya di platform kami.

“Ketiga, poin revisi yang ditawarkan mewajibkan mitra pengemudi kami untuk memindahkan hak milik Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama badan hukum (PT/Koperasi). Hal ini merampas kesempatan mereka untuk memiliki mobil sendiri dan memberikan hak atas aset pribadi mereka ke pihak koperasi sangat tidak adil bagi mereka. Ini sangat bertentangan dengan prinsip koperasi itu sendiri, juga bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan.”

Ridzki menganggap kebijakan baru tersebut, “Akan membawa industri transportasi kembali ke cara-cara lama yang sudah ketinggalan zaman yang dilakukan oleh para pelaku usaha transportasi konvensional.”

Grab meminta pemerintah untuk memperpanjang masa tenggang implementasi Peraturan Menteri No.32 Tahun 2016, dan mempertimbangkan kembali dampaknya kepada konsumen serta pengemudi. [dp/Whr]

© 2017 Majalah Otomotif Online by. Dapurpacu.com All Rights Reserved.
KOMENTAR