Kasus Dugaan Kartel: Yamaha Tuding KPPU Memanipulasi Data

Kasus Dugaan Kartel: Yamaha Tuding KPPU Memanipulasi Data

JAKARTA (DP) – Kasus dugaan kartel dalam industri sepeda motor jenis skuter matik (skutik) 110-125 cc di Indonesia, dengan terlapor PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM), terus bergulir dan belum berakhir.

Hari ini, Senin (9/1) dalam sidang baik Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) ataupun dua terlaporĀ saling lempar pendapatnya.

Ada anggapan dari berbagai pihak bahwa kasus ini terlalu politis dan juga memberatkan pihak pelaku usaha otomotif khususnya roda dua.

“Kami melihat sikap KPPU sangat super power. Karena pada tanggal 22 Januari 2015 lalu telah terjadi penggeledahan dilakukan oleh KPPU tanpa membawa surat pemberitahuan secara resmi dari pengadilan ataupun pemberitahuan kepada Yamaha,” tegas Dyonisius Beti, Vice President YIMM.

Keberatan Yamaha (Pihak Terlapor I)

Kejadian tersebut, tambah Dyonisius, terjadi tahun lalu di mana dari CCTV yang terpasang di kantor Yamaha, Pulogadung, Jakarta Timur. Kami menduga investigator telah datang ke perusahaan tanpa surat pemberitahuan.

Saat penggeledahan itu terjadi, terdapat lima orang petugas dari KPPU yang melakukan penggeledahan ruang kerja staff Yamaha.

“Dari laporan staff kami ada anggota investigator menyuruh salah seorang karyawan kami untuk mengambil dokumen-dokumen yang dibutuhkan olehnya. Dokumen itu diambil dan dijadikan bukti dipersidangan saat ini,” tegasnya.

Padahal dokumen yang diminta tersebut sepenuhnya belum dilakukan verifikasi secara menyeluruh. Alhasil, banyak yang dimanipulasi.

“Bahkan dimanipulasi, selanjutnya angka penjualan diubah. Outputnya sudah salah. Pertama tidak ada motif dan insentif karena Yamaha penjualan turun 8,6 persen pada tahun 2014 dibandingkan 2013,” katanya.

Berdasarkan asumsi tersebut, pihak terlapor I Yamaha mempertanyakan langkah KPPU tersebut. Sebab, jika ingin melakukan suatu pengeledahan secara resmi tentu harus didampingi oleh pihak kepolisian dan juga surat pemberitahuan terlebih dahulu.

“Semua kan ada mekanismenya, seperti contohnya saja KPK, mereka kalau menggeledah pasti pakai surat dan didampingi polisi,” ungkap Dyonisius.

Seperti diketahui, KPPU menuduhkan dugaan kartel terhadap dua perusahaan besar PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor, setelah menemukan surat elektronik (email) yang meminta salah satu perusahaan untuk sama-sama menaikkan harga sepeda motornya.

Hingga kini, kasus dugaan kartel akan terus berlanjut. Rencananya, penetapan perkara akhir akan dikeluarkan selambat-lambatnya pada 20 Februari 2017 mendatang. [dp/Res]

© 2017 Majalah Otomotif Online by. Dapurpacu.com All Rights Reserved.
KOMENTAR